JAKARTA,AKSI KATA. COM – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperluas peluang konektivitas maritim antarnegara melalui penjajakan pembukaan lintasan penyeberangan internasional Dumai–Malaka yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASDP dan Parameswara Ferry Terminal di Kantor Pusat ASDP pada Kamis (15/10)
sebagai landasan awal untuk mengkaji potensi pasar, kesiapan operasional, dan kelayakan pengembangan rute tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia H.E. Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo, Atase Perhubungan RI Kuala Lumpur Sindu Rahayu, Koordinator Fungsi Ekonomi Fifi Afianita Firdaus, Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur Aziza Rahmaniar Salam, Pengarah Eksekutif Parameswara Ferry Terminal (M) Sdn. Bhd., Datuk Shahrull Allam Shah bin Abdul Halim, Pengarah Operasi Parameswara Ferry Terminal (M) Sdn. Bhd.,MD Yusshalman Bin MD Yusof, Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, beserta jajaran manajemen ASDP lainnya.
Rio Lasse menyampaikan bahwa penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas peluang konektivitas penyeberangan internasional melalui pendekatan yang terencana dan berbasis kajian.
“Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal bagi ASDP dan Parameswara Ferry Terminal untuk mengevaluasi potensi lintasan Dumai–Malaka secara menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang pengembangan konektivitas didukung oleh kajian yang objektif, mulai dari potensi pasar, kesiapan operasional, hingga kelayakan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di kedua negara,” ujar Rio.
Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk melakukan kajian bisnis secara komprehensif, mencakup potensi permintaan pasar, proyeksi lalu lintas penumpang, aspek teknis dan operasional, kesiapan infrastruktur pelabuhan, hingga aspek regulasi dan perizinan lintas negara. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang terukur sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan rute Dumai–Malaka.
Melalui MoU tersebut, kedua pihak akan melakukan pertukaran data dan informasi, studi pasar dan proyeksi permintaan, kajian teknis-operasional layanan penyeberangan, serta evaluasi kesiapan infrastruktur pelabuhan di Dumai dan Malaka. Kajian juga mencakup aspek hukum, regulasi dan perizinan lintas negara, penyusunan alternatif skema kerja sama dan model bisnis, serta analisis kelayakan finansial, termasuk kebutuhan investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan indikator kelayakan usaha.
“Kolaborasi ini membuka ruang bagi kedua pihak untuk menyatukan pengalaman dan kapabilitas dalam mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan pengembangan rute. Kami berharap kajian yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kelayakan lintasan, sehingga keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya dapat didasarkan pada kesiapan dan manfaat yang jelas bagi para pihak maupun masyarakat,” tambah Rio.
Penjajakan ini juga akan melibatkan koordinasi dengan otoritas terkait di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi persyaratan serta tahapan yang diperlukan dalam pengembangan layanan penyeberangan internasional. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap rencana pengembangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ASDP menegaskan bahwa MoU ini merupakan kerangka awal untuk pelaksanaan kajian bisnis dan belum menjadi komitmen untuk merealisasikan pembukaan rute maupun melakukan investasi. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi kedua pihak dalam mempertimbangkan langkah pengembangan selanjutnya.
Melalui penjajakan rute Dumai–Malaka, ASDP terus membuka peluang pengembangan konektivitas penyeberangan yang berorientasi pada kelayakan bisnis, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan hubungan ekonomi antarnegara. Langkah ini sejalan dengan peran ASDP dalam mengembangkan layanan penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas kawasan secara berkelanjutan.
