Dua Tersangka Korupsi Proyek Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Ditahan Polri

HUKUM & KRIMINAL923 Dilihat

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek konstruksi terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo, Jawa Timur. Proyek yang berlangsung pada periode 2016–2022 di bawah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp645,2 miliar.

Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi gula dan mendukung ketahanan pangan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, penyidikan menemukan adanya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Penyidik menemukan adanya tindakan terstruktur dengan mengarahkan proses lelang kepada perusahaan tertentu meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” ujar Ahmad Yusuf Afandi.

Ia menambahkan, pembayaran proyek telah mencapai 99,3 persen dari nilai kontrak, tetapi hasil pekerjaan tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dipersyaratkan. Audit investigatif pun menyimpulkan adanya kerugian negara.

Dalam proses penyidikan, Polri telah memeriksa 93 saksi dan tiga ahli, serta melakukan penggeledahan di empat lokasi. Berbagai dokumen dan perangkat elektronik turut disita sebagai barang bukti. Berdasarkan alat bukti yang cukup, pada 2 Juli 2026 penyidik menetapkan dua tersangka, yakni DPP selaku Direktur Utama PTPN XI periode 2015–2017 dan TD selaku Direktur PT Multinas Indonesia.

DPP diduga mengondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan kebutuhan konsorsium, serta menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar teknis. Sementara TD diduga melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak, tidak melibatkan penyedia teknologi sejak tahap perencanaan, serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga proses commissioning tidak terlaksana.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menegaskan, “Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara.”

Penyidik Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Gunawan, menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. “Apabila terdapat pihak-pihak lain yang berdasarkan alat bukti cukup diduga terlibat, maka terhadap yang bersangkutan juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Senada, AKBP Yudhi Yustisia Saroja menekankan bahwa penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aliran dana dan melakukan penelusuran aset sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Melalui penanganan perkara ini, Polri menegaskan komitmennya memberantas korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan proses hukum.