Bareskrim Polri Tangani 207 Kasus Perdagangan Orang, 510 Korban Berhasil Diselamatkan

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan Polres berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13 hingga 19 November 2026. Dari operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dan 510 korban berhasil diselamatkan.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, penanganan TPPO merupakan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam penguatan penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, dari total 510 korban yang berhasil diidentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya adalah anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sekitar 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

Menurut Nurul, seluruh tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan yang matang dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan perlindungan korban.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” katanya.

Hasil penyidikan menunjukkan para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri saat ini masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap aktor lain yang diduga terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Adapun modus operandi yang paling banyak ditemukan selama pelaksanaan KRYD adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural yang mencapai 42 persen dari total kasus. Sementara itu, eksploitasi seksual terhadap orang dewasa menempati posisi kedua dengan persentase 38 persen. Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran.

Selain penindakan hukum, Polri juga memperkuat langkah pencegahan melalui program edukasi bertajuk Rise and Speak. Selama periode operasi, tercatat 279 kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kerawanan TPPO yang tinggi.

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama sejumlah instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode operasi berlangsung. Penanganan lanjutan dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penyediaan penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya tersebut bertujuan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus terhindar dari risiko menjadi korban perdagangan orang kembali.

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Pada kesempatan yang sama, Nurul juga memaparkan perkembangan penanganan kasus Almisri. Menurutnya, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk berkomunikasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice terhadap yang bersangkutan. Proses pencarian informasi mengenai keberadaan Almisri masih terus dilakukan.

Sementara itu, terkait perkara yang menyeret Bupati Kupang, Nurul menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan dan ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pendampingan dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi. Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan bahwa data korban anak yang diumumkan merupakan hasil kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi kepada masing-masing Polda guna memastikan perkembangan dan kondisi terbaru para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda mengungkapkan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih terus didalami karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi maupun paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Upaya pemberantasan TPPO, menurut Polri, tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, serta mencegah munculnya korban baru di masa mendatang.

News Feed