OJK dan LPS Perkuat Kolaborasi Asuransi ASEAN, Siapkan Program Penjaminan Polis 2027

BISNIS & FINANCE110 Dilihat

NUSA DUA, AKSI KATA. COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kolaborasi regional untuk meningkatkan ketahanan industri asuransi di tengah ketidakpastian global dan percepatan transformasi digital. Penguatan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam penyelenggaraan ASEAN Insurance Regulators’ Meeting dan ASEAN Insurance Council Meeting 2026 yang berlangsung di Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu, (18/11).
Forum internasional tersebut dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari regulator dan perwakilan industri dari 11 negara anggota ASEAN.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutan pembukaan
menekankan pentingnya sinergi regulator dan pelaku industri asuransi di kawasan ASEAN untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan.

” Tahun ini, pembahasan mengangkat tema penguatan ekosistem asuransi global, dengan perhatian khusus terhadap ketahanan industri dalam menghadapi berbagai risiko dan perkembangan teknologi,” ujar Kiki panggilan akrab Friderica Widyasari Dewi.
Kiki  menyampaikan,  Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pertemuan regulator asuransi ASEAN tahun 2026. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama sekaligus bertukar pengalaman mengenai pengembangan industri asuransi di kawasan ASEAN.

Penguatan sektor asuransi merupakan bagian penting dari agenda pendalaman pasar keuanganL. Industri asuransi memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi regulator negara-negara ASEAN untuk saling belajar, bertukar informasi, serta memahami bagaimana masing-masing negara merespons perkembangan dan tantangan industri asuransi,” ujarnya.

Kiki juga mengungkapkan persiapan Indonesia dalam membentuk Program Penjaminan Polis (PPP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada tahun 2028.
” Pembelajaran dari negara-negara ASEAN yang telah lebih dahulu memiliki skema penjaminan polis dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mempersiapkan implementasi program tersebut,” ungkap Kiki.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menekankan pentingnya kolaborasi antar regulator dan pelaku industri di kawasan ASEAN  semakin diperkuat. Hal ini mengingat risiko dalam industri asuransi, mulai dari risiko jiwa, kesehatan hingga kerugian, tidak  terbatas oleh batas geografis suatu negara.
Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk membangun ekosistem asuransi ASEAN yang lebih tangguh, khususnya dalam menghadapi risiko bencana, pengembangan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, reasuransi, serta asuransi berbasis syariah atau takaful.

” Melalui pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas dalam tujuh kelompok kerja, mencakup asuransi lintas negara, asuransi kesehatan, reasuransi, takaful, edukasi, dan risiko bencana,” ujar Ogi.

Hasil pembahasan kelompok kerja tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada para regulator dalam pertemuan ASEAN Insurance Regulators’ Meeting untuk memperoleh masukan dan kesepakatan bersama.

Di sisi lain, Direktur Asuransi LPS, Ferdinand Purba menyampaikan,  Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri asuransi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen.
Ferdinand menilai asuransi kini semakin menjadi kebutuhan primer masyarakat, bukan lagi sekadar kebutuhan sekunder atau tersier. Produk asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Penetrasi asuransi Indonesia masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Karena itu, kolaborasi dengan regulator dan industri di tingkat ASEAN menjadi penting agar produk asuransi semakin berkembang, tersedia dengan harga terjangkau, dan memiliki kredibilitas tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, LPS siap menjalankan mandat baru sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis. Persiapan dilakukan secara intensif melalui koordinasi bersama OJK dan Kementerian Keuangan.

Menurut Ferdinand, perlindungan terhadap pemegang polis merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Indonesia juga dapat memetik pengalaman dari sejumlah negara ASEAN yang telah lebih dahulu menerapkan skema penjaminan polis, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Melalui forum tersebut, LPS berharap dapat mempelajari praktik terbaik sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi negara lain saat mengimplementasikan program penjaminan polis.

Ia menambahkan, penguatan industri asuransi tidak hanya memberikan manfaat bagi perlindungan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Perusahaan asuransi yang semakin kuat dapat menjadi sumber dana jangka panjang sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor perbankan.

Dengan sinergi antara OJK, LPS, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri, Indonesia diharapkan mampu membangun industri asuransi yang semakin sehat, tangguh, inklusif, dan terpercaya.

Penyelenggaraan pertemuan regulator asuransi ASEAN 2026 diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret untuk memperkuat kerja sama regional sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem asuransi yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.