JAKARTA, AKSIKATA.COM- Komisi Yudisial (KY) diminta mengawal proses Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan dalam sengketa enam bidang tanah seluas 11.277 m2 di Kabupaten Serang, Banten. Permintaan tersebut muncul setelah pihak yang berperkara, yakni Senjaya Herlina dan Ridwan Tjahjadi mengaku menemukan novum atau bukti baru yang akan dijadikan dasar pengajuan PK ke Mahkamah Agung (MA).
Andi Ramlan M, SH dan Thinton Al Fattah, SH., MM, kuasa hukum para pemohon menyatakan, setelah akta PK dan memori PK selesai disusun dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Serang, dokumen tersebut akan diserahkan kepada KY. Langkah itu dilakukan agar lembaga pengawas hakim tersebut dapat memantau proses pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung.
“Pihak KY meminta agar ketika kami mengajukan PK, kami menyampaikan bukti berupa akta atau tanda bukti pengajuan PK tersebut. Setelah itu, secara resmi kami akan menyampaikan dokumennya kepada KY. Selanjutnya, KY akan mencoba mengawal proses perkara di Mahkamah Agung,” kata Andi Ramlan, usai mengadu dan berkonsultasi perkara yang sedang ditanganinya ini, Rabu (11/11/2026).
Thinton Al Fattah menjelaskan, pelibatan KY dimaksudkan untuk memastikan proses pemeriksaan PK berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip peradilan yang independen. Sengketa ini juga dinilai memiliki kompleksitas tersendiri karena objek tanah yang dipersoalkan disebut telah beralih kepada pihak ketiga, sehingga hasil upaya hukum lanjutan tersebut akan menjadi penentu bagi kepastian hukum para pihak yang bersengketa. “Keterlibatan KY , kami harapkan dapat memastikan proses pemeriksaan PK di Mahkamah Agung berjalan sesuai prinsip independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas peradilan,” paparnya.
Perkara ini, dipaparkan Ridwan, berawal dari transaksi jual beli enam bidang tanah yang masih berstatus AJB. Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah. Objek transaksi berupa enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi yang berlokasi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Kuasa hukum para pembeli menegaskan, substansi penting dari surat pernyataan tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa transaksi jual beli tetap dilanjutkan melalui mekanisme lain. Karena itu, akta pembatalan tidak memuat klausul pengembalian dana kepada pihak pembeli.
“Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi,” kata kuasa hukum para penggugat, Andi Ramlan M, dalam keterangannya kepada media.
Para pembeli mengaku telah menyerahkan dana sebesar Rp1,6 miliar sebagai uang muka dalam perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan uang pengurusan sertifikat. Namun transaksi jual beli tersebut kemudian dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014.
Pihak pemohon PK menilai terdapat fakta penting yang belum dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses persidangan sebelumnya, khususnya terkait surat pernyataan yang menurut mereka menunjukkan adanya kesepakatan untuk melanjutkan proses ke tingkat kecamatan, bukan membatalkan transaksi secara keseluruhan.
Karena itu, mereka berharap novum yang telah ditemukan dapat menjadi bahan pertimbangan baru dalam pemeriksaan PK. “Jadi, PK akan kami ajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Serang. Setelah kami memiliki bukti bahwa PK sudah diajukan, dokumen tersebut akan kami sampaikan kepada KY, agar KY mengawal kasus kami,” tegas Andi.
Sementara itu, Mahkamah Agung sebelumnya telah menolak permohonan kasasi yang diajukan para penggugat melalui Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2026. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan pembatalan PPJB sah karena dilakukan melalui akta pembatalan yang ditandatangani para pihak di hadapan notaris. MA juga menilai konsekuensi hukum pembatalan telah dijalankan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menolak gugatan dinyatakan tepat.
