Potret OMS Indonesia: Bertahan di Tengah Tekanan, Rentan Menuju Krisis

KATA KITA321 Dilihat

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (IKOMS) 2025 menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia masih bertahan, namun kondisinya semakin rentan. Ruang sipil yang menyempit, tekanan regulasi, penurunan pendanaan, serta stigma publik membuat daya tahan OMS kian tertekan.

IKOMS, yang dikembangkan secara global sejak 2014 dan digunakan di 70 negara, menilai kesehatan OMS melalui tujuh dimensi: lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik. Di Indonesia, kajian ini dilaksanakan oleh Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Yayasan Lokadaya.

Skor keberlanjutan OMS Indonesia pada 2025 tercatat 4,0 dalam skala 1–7, turun 0,1 poin dibandingkan 2023. Nilai ini menempatkan OMS Indonesia pada fase evolving atau berkembang.

“Mayoritas OMS Indonesia berada dalam mode bertahan atau survival mode. Tanpa perlindungan ruang sipil dan dukungan ekosistem yang memadai, resiliensi minimal ini berisiko berubah menjadi krisis,” ujar Anick HT, Direktur Konsil LSM Indonesia.

Dimensi lingkungan hukum mencatat skor 5,1, menandakan keberlanjutan terhambat. Laporan menyoroti meningkatnya kontrol administratif, kriminalisasi, serta gugatan hukum yang berpotensi membungkam kritik publik. Amnesty International mencatat 5.538 orang terdampak penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan dalam demonstrasi Agustus 2025, sementara Komisi Pencari Fakta melaporkan 703 orang diproses hingga persidangan.

Tekanan lain datang dari sisi finansial. Skor kemampuan finansial OMS turun drastis ke 4,8, yang disebut sebagai krisis keberlanjutan. “Kontraksi dukungan donor internasional, terutama berhentinya pendanaan USAID yang sebelumnya menyumbang sekitar 65 persen, belum tergantikan oleh filantropi domestik maupun CSR,” jelas Rini Devianti Nasution, Direktur Program Yayasan Penabulu. Ia menambahkan, banyak OMS terpaksa melakukan restrukturisasi, mengurangi staf, hingga menghentikan program.

Dampak langsung terlihat pada layanan publik. Skor penyediaan layanan turun ke 3,4, dengan sekitar 80 persen layanan OMS mengalami penurunan atau berhenti. “Ketika pendanaan menyusut, yang terdampak bukan hanya kantor atau program, tetapi juga layanan kesehatan komunitas, pendampingan kelompok rentan, hingga pendidikan warga,” tambah Rini.

Meski demikian, ada secercah harapan. Infrastruktur sektoral mencatat perbaikan dengan skor 3,8, ditandai dengan menguatnya organisasi perantara regional, pusat sumber daya, dan koalisi lintas isu. Dimas Perdana, Direktur Yayasan Lokadaya, menekankan bahwa fondasi ini penting untuk transformasi. “Penguatan organisasi perantara, dukungan bagi OMS lokal, serta kolaborasi dengan komunitas digital dan gerakan anak muda perlu menjadi agenda bersama,” ujarnya.

Konsorsium Konsil LSM Indonesia, Yayasan Penabulu, dan Yayasan Lokadaya menyerukan tiga agenda mendesak: melindungi ruang sipil, membangun arsitektur pendanaan yang beragam dan berkelanjutan, serta memperkuat infrastruktur dukungan bagi OMS lokal.

Temuan IKOMS menegaskan bahwa keberlanjutan OMS bukan sekadar isu kelembagaan, melainkan prasyarat bagi demokrasi inklusif dan tata kelola publik yang akuntabel.

 

–