Ahmad Ws Dilapanga: Tiga Dekade Menjaga Marwah Hukum Indonesia

PEOPLE385 Dilihat

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Di dunia hukum yang sering kali dipenuhi kompromi dan kepentingan, nama Ahmad Ws Dharma Dilapanga, S.H. berdiri sebagai simbol advokat senior yang tegak lurus. Sejak menapaki panggung advokasi pada 1995, ia telah mengukir perjalanan panjang lebih dari tiga dekade, membela tokoh nasional, kepala daerah, hingga masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan.

“Bagi saya, hukum bukan sekadar teks, melainkan napas demokrasi. Jika advokat mulai berkompromi dengan kebenaran, maka runtuhlah sendi negara hukum,” ujar Ahmad dalam sebuah wawancara. Kutipan itu mencerminkan sikap konsistennya: tidak pernah tunduk pada tekanan politik, tidak pernah menjual integritas demi kepentingan sesaat.

Ia dipercaya menangani perkara besar yang melibatkan pejabat daerah dan sengketa politik lokal. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang, Ahmad tampil dengan argumentasi tajam, membongkar konstruksi hukum yang dianggap merugikan masyarakat. Kasus itu bukan hanya menguji kapasitasnya sebagai advokat, tetapi juga meneguhkan reputasinya sebagai pembela hukum yang tidak gentar menghadapi tekanan politik maupun opini publik.

Dalam salah satu sidang di Semarang, Ahmad menegaskan bahwa advokat harus berdiri di atas prinsip, bukan kepentingan. “Saya tidak pernah memilih perkara berdasarkan siapa kliennya. Yang saya pilih adalah apakah ada keadilan yang harus ditegakkan,” katanya di hadapan wartawan kala itu. Sikapnya membuat banyak pihak menaruh hormat, bahkan lawan-lawan politik mengakui integritasnya.

Ahmad pernah menjadi bagian dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam sengketa politik nasional. Ia juga tercatat sebagai kuasa hukum tokoh Probosutedo, anggota DPR RI Aditya Moha Siahaan, hingga sejumlah kepala daerah seperti Bupati Sangihe Talaud Sri Wahyumi dan Bupati Bolaang Mongondow Marlina M. Siahaan. Di Mahkamah Konstitusi, ia aktif beracara dalam sengketa daerah, termasuk mendampingi Dr. Suharjo dalam kasus Kabupaten Bintuhan.

Salah satu panggung penting kiprahnya terjadi di Semarang, ketika ia menangani sengketa hukum antara PT DK 99 Corp dengan Pemerintah Kota Semarang terkait sewa lahan Gombel Golf senilai Rp11 miliar. Ahmad tampil sebagai kuasa hukum PT DK 99 Corp, menggugat Pemkot karena pembatalan sepihak hasil lelang.

“Pemkot tiba-tiba memberhentikan sepihak. Kami selaku pemenang tender merasa keberatan. Kami sudah ajukan beberapa kali mediasi tetapi gagal,” tegas Ahmad di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang. Ia menduga ada indikasi penunjukan langsung karena proses berlangsung sangat cepat.

Kasus ini memperlihatkan keberanian Ahmad menghadapi otoritas lokal. Bagi dirinya, advokat tidak boleh memilih perkara berdasarkan siapa kliennya, melainkan apakah ada keadilan yang harus ditegakkan. Sikap itu membuat banyak pihak menaruh hormat, bahkan lawan politik mengakui integritasnya.

Selain perkara besar, Ahmad juga dikenal membela masyarakat kecil. Ia pernah menangani kasus malpraktik medis berat, di mana benda asing berupa gunting tertinggal dalam perut pasien usai operasi. Sikapnya yang tegas membela korban menunjukkan bahwa integritas hukum bukan hanya milik elite, tetapi juga hak masyarakat biasa.

Jejak Ahmad Ws Dilapanga bukan sekadar catatan karier, melainkan warisan integritas yang menginspirasi generasi advokat berikutnya. Dari Jakarta hingga Semarang, dari ruang sidang tipikor hingga kasus malpraktik, ia selalu menempatkan hukum sebagai panglima.