Kemenhaj Ajukan Skema Baru Biaya Haji 2027, Bipih Dijaga Tetap Terjangkau

SOSIAL & POLITIK606 Dilihat

JAKARTA, AKSIKATA.COM– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan adanya penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa (7/7/2026), Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan bahwa total biaya haji diusulkan sebesar Rp107,34 juta per jemaah, naik hampir Rp20 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini, menurut Gus Irfan, tidak hanya dipicu oleh satu faktor, melainkan gabungan dari berbagai komponen. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan riyal Saudi, kenaikan harga tiket pesawat, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, transportasi darat, layanan Masyair, hingga penguatan layanan kesehatan menjadi bagian dari perhitungan. Pemerintah juga menambahkan kebutuhan baru seperti program manasik kesehatan, penyediaan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE), serta pembiayaan visa bagi jemaah batal ganti.

Dari total biaya yang diusulkan, sekitar Rp60,89 juta dialokasikan untuk kebutuhan di Arab Saudi, sementara Rp46,44 juta digunakan untuk penyelenggaraan di dalam negeri, termasuk penerbangan. Meski terjadi kenaikan, Kemenhaj menekankan bahwa beban langsung yang ditanggung jemaah akan tetap dijaga agar tidak melonjak.

Untuk itu, pemerintah mengajukan skema pembiayaan baru: 60 persen biaya ditopang dari nilai manfaat dana haji, sedangkan 40 persen sisanya berasal dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah. Dengan pola ini, Bipih yang harus dilunasi calon jemaah diproyeksikan tidak jauh berbeda dengan tahun 2026.

Gus Irfan menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk meringankan beban finansial calon jemaah di tengah proyeksi kenaikan biaya global. Selain menjaga keterjangkauan, pola pembiayaan tersebut juga dianggap lebih adil karena memberi kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk tetap bisa menunaikan ibadah haji.

“Skema ini mempertimbangkan keadilan antarjemaah dan antisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi. Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan melunasi biaya keberangkatan,” ujar Gus Irfan.

Usulan ini kini menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI sebelum ditetapkan sebagai acuan resmi penyelenggaraan haji tahun 2027.